Jakarta, Indonesia — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Penugasan khusus diberikan kepada dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan program nasional strategis.

Peran Strategis Dua Mantan Pejabat KPK di Lingkungan Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa kehadiran personel berpengalaman dari lembaga antirasuah ini bertujuan untuk membangun sistem tata kelola dan pengawasan yang ketat. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan fondasi integritas yang kuat sejak tahap perencanaan awal hingga tahap eksekusi di lapangan.

Dua mantan pejabat KPK yang resmi mendapatkan penugasan khusus tersebut meliputi:

• Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, yang kini mengemban amanah sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II di Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.

• Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang kini dipercaya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Komitmen Antikorupsi dan Transparansi Program MBG

Sudaryono menegaskan bahwa integritas serta akuntabilitas bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan pilar utama dalam menyukseskan program berskala besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. BGN secara aktif membuka diri terhadap seluruh kajian, masukan, serta rekomendasi pencegahan korupsi dari KPK.

Langkah Mitigasi Risiko dan Pengawasan Lintas Lembaga

Guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program, BGN menerapkan sejumlah langkah preventif yang terukur:

• Mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta pengawasan ketat sejak fase perencanaan hingga tahap pelaksanaan di tingkat pusat maupun daerah.

• Menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dari KPK secara konkret dan berkelanjutan guna menutup celah potensi kerawanan korupsi.

• Membangun budaya kerja berintegritas tinggi serta memperkuat koordinasi lintas lembaga negara agar pelaksanaan program berjalan bersih dan efisien.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Kualitas Layanan Gizi

Besarnya cakupan penerima manfaat, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, menuntut BGN untuk bergerak cepat namun tetap terkendali. Melalui sinergi bersama instansi pengawas, BGN berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi menjaga kepercayaan publik secara jangka panjang.